BBS.COM | TANGERANG – Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, M. Nawa Said Dimyati, memberikan klarifikasi. Atas berbagai informasi yang beredar di media sosial. Terkait program Pokok Pikiran (Pokir). Dan dana hibah DPRD Kabupaten Tangerang.
Isu tersebut mencuat seiring sorotan publik terhadap dua anggota Fraksi Demokrat di DPRD Kabupaten Tangerang, Nonce Thendean dan Aida Hubaedah. Yang dikaitkan dengan dugaan penyimpangan program aspirasi dewan dengan nilai yang disebut mencapai miliaran rupiah.
Dalam narasi yang beredar. Nonce Thendean disebut terkait dugaan dana Pokir dan hibah mobil siaga sekitar Rp1,5 miliar.Sementara Aida Hubaedah dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan dana hibah sekitar Rp1,2 miliar. Untuk pembangunan fasilitas di atas lahan pribadi.
Namun. DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan kadernya. Merupakan bagian dari mekanisme resmi penyerapan aspirasi masyarakat dan telah mengikuti prosedur yang berlaku.
“Kami sudah melakukan kroscek internal di jajaran fraksi. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi. Program hibah maupun Pokir dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” kata M.Nawa Said Dimyati di Kabupaten Tangerang. Jumat (22/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa mekanisme Pokir DPRD saat ini telah terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah melalui SIPD. Dengan tahapan mulai dari penjaringan aspirasi saat reses, verifikasi di Bappeda. Hingga pembahasan APBD.
Menurutnya, Pokir bukan merupakan dana yang dikelola langsung oleh anggota DPRD. Melainkan usulan program yang pelaksanaannya berada di perangkat daerah teknis.
“DPRD tidak mengelola anggaran secara langsung. Fungsi kami mengusulkan dan mengawasi, sementara pelaksanaan ada di eksekutif,” ujarnya.
Terkait program hibah mobil siaga yang turut disorot, Nawa menyebut program tersebut merupakan bagian dari kebijakan hibah pemerintah daerah.Yang disalurkan kepada kelompok masyarakat melalui mekanisme NPHD. Ia menegaskan bahwa setelah penyerahan, aset menjadi tanggung jawab penerima manfaat.
Sementara itu, mengenai dugaan penggunaan lahan pribadi dalam salah satu program hibah. Ia menyebut hal tersebut merupakan bagian dari kontribusi pribadi. Untuk kepentingan pengembangan fasilitas yayasan.
Di sisi lain. Munculnya kembali sorotan publik terhadap program Pokir. Dan hibah daerah menunjukkan masih terbukanya ruang perdebatan. Terkait transparansi, pengawasan. Dan akuntabilitas penggunaan anggaran aspirasi DPRD. Yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi perhatian lembaga pengawas.
DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang. Juga menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum. Atas sejumlah informasi. Yang dinilai tidak sesuai fakta yang beredar di media sosial.
Meski demikian. Pihak partai menegaskan bahwa seluruh kadernya tetap menjalankan tugas politik. Dan pelayanan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Hingga berita ini ditulis. Belum ada keterangan resmi dari pihak independen terkait validasi. Atas dugaan yang beredar di ruang publik tersebut.**
