BBS.COM | BANTEN – Polemik pemilihan Ketua Karang Taruna Kota Cilegon kembali mencuat. Enam Ketua Karang Taruna tingkat kecamatan mendatangi Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT). Untuk mengadukan proses pemilihan ketua tingkat kota yang dinilai tidak sah dan melanggar aturan organisasi. Kamis (20/11/2025)
Dalam audiensi tersebut, PNKT menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan temu karya Karang Taruna di berbagai tingkatan. Termasuk kabupaten dan kota, harus diselenggarakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.Yakni Permensos Nomor 9 Tahun 2025.Serta peraturan organisasi yang telah ditetapkan, PNKT juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pengurus nasional karena legalitas kepengurusan Karang Taruna kabupaten/kota dikeluarkan oleh PNKT.
Enam ketua kecamatan yang hadir menyampaikan keberatan atas proses pemilihan Ketua Karang Taruna Kota Cilegon. Yang dianggap bertentangan dengan AD/ART organisasi.
“Kami menilai pemilihan itu ilegal karena tidak melalui mekanisme organisasi. Kami menuntut agar hasil pemilihan dibatalkan dan dilakukan proses ulang sesuai aturan,” ujar Suherman, Ketua Karang Taruna Kecamatan Citangkil.
Sementara itu, Bahtiar Sebayang, Wakil Ketua OKK Karang Taruna Nasional. Menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan mandat atas kegiatan pemilihan tersebut. Ia menilai bahwa apabila proses tidak diperbaiki, PNKT akan mengambil tindakan tegas.
“Organisasi harus berjalan berdasarkan aturan. Jika ada pemilihan Ketua Karang Taruna di daerah yang tidak sah, maka kami sebagai pembina fungsional wajib meluruskan,” tegasnya.
Diketahui, polemik pemilihan Ketua Karang Taruna Kota Cilegon tersebut disebut-sebut dipicu oleh adanya gesekan dua partai politik. Yakni Golkar dan Gerindra, yang turut mewarnai dinamika internal organisasi.
(Suheli)
