BBS.COM |JAKARTA– PWI Pusat Dukung BP Haji Edukasi Publik Menjelang Musim Haji 2026. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak. Di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama dalam menyosialisasikan peran dan fungsi BP Haji kepada masyarakat luas.
BP Haji merupakan lembaga baru yang dibentuk di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lembaga ini akan mulai berperan sebagai penyelenggara penuh musim haji pada tahun 2026.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyampaikan bahwa PWI siap membantu BP Haji mengedukasi publik. Mengenai struktur organisasi, tugas pokok, serta program kerja lembaga tersebut.
“Isu haji sangat sensitif dan menjadi perhatian besar masyarakat. Karena itu, kami siap membantu BP Haji agar publik mendapat pemahaman yang utuh dan benar,” ujar Hendry.
Menanggapi hal tersebut, Dahnil Anzar menyambut baik dukungan dari PWI. Ia menegaskan pentingnya pelurusan informasi terutama terkait persepsi publik mengenai anggaran haji.
“Masih banyak masyarakat yang belum memahami peran BP Haji. Bahkan, ada yang menyangka kami menggunakan dana haji dari jamaah. Padahal, seluruh operasional BP Haji dibiayai oleh APBN. Dana haji tetap dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” jelas Dahnil.
Audiensi turut dihadiri oleh staf ahli Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjen TNI Dendi Suryadi dari BP Haji. Serta jajaran pengurus PWI Pusat, antara lain Bendahara M. Nasir, Wakil Bendahara M. Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah Iskandarsyah, dan Humas Edi Kuswanto.
PWI, dengan lebih dari 30.000 anggota di seluruh provinsi, menawarkan dukungan melalui program edukasi seperti sosialisasi media. Diskusi kelompok terfokus (FGD), dan pelatihan dengan menghadirkan narasumber dari unsur BP Haji, jurnalis, dan akademisi.
“Saya sepakat, masyarakat harus mendapat informasi yang benar dan akurat tentang haji dan BP Haji,” ujar Dahnil.
Sebagai tindak lanjut, Hendry menyarankan agar penandatanganan ota kesepahaman (MoU) antara BP Haji dan PWI. Dilakukan setelah Kongres PWI yang akan berlangsung pada 29–30 Agustus 2025.
“Kami ingin kerja sama ini punya arah yang jelas dan berkesinambungan. Setelah kongres, program-program bisa langsung dijalankan,” pungkas Hendry.(**)
